Gawat Keadilan dan Transparansi Dipertanyakan, Masyarakat Jadi Korban! DPP Paguyuban Cepot Motah Indonesia Akan Gelar Aksi


BANDUNG Jabarindo.com -06-11-2026- Suara lantang menuntut keadilan dan kepastian hukum kini bergema dari masyarakat. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Paguyuban Cepot Motah Indonesia menyatakan sikap tegas terkait dugaan ketidaksesuaian prosedur serta perbedaan signifikan antara nilai appraisal dengan harga pelaksanaan lelang aset di wilayah Bandung.

Dalam pernyataan resminya, organisasi ini menegaskan: "Keadilan bukan sekadar janji. Transparansi bukan pilihan. Kepastian hukum adalah hak masyarakat!"

Paguyuban Cepot Motah Indonesia mengumumkan akan menyampaikan aspirasi secara resmi kepada:

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) — Kota Bandung dan Bank BRI Pusat — Jakarta 

1. Mendesak transparansi penuh dalam proses pelelangan aset

2. Meminta klarifikasi resmi dan terbuka dari pihak terkait

3. Mendorong pemeriksaan objektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku

4. Memperjuangkan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat

5. Menuntut pertanggungjawaban apabila ditemukan pelanggaran prosedur

"Kami tidak mencari sensasi. Kami tidak menghakimi tanpa bukti. Kami hadir untuk mendorong kejelasan, keterbukaan, dan keadilan," tegas pernyataan DPP Paguyuban Cepot Motah Indonesia.

Organisasi menegaskan bahwa aksi akan dilaksanakan secara damai, tertib, bermartabat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ucap Ketia Umum Cepot Motah Tomi Subagja.

 

"Bersatu, Bersuara, Bergerak demi Keadilan!"

 Red. Intriah 

#PaguyubanCepotMotahIndonesia #AksiDemoKeadilan#OJK #BankBRI #TransparansiLelang #KeadilanUntukMasyarakat #KepastianHukum #PerlindunganMasyarakat #AksiDamai #Bandung #Jakarta

 

 

 


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pembangunan Hotel dan Rumah Sakit PT Bethesda Hospital Indonesia, Ketua RW 07 Bojongpulus Benturkan Awak Media dengan Mitra nya

Gambar
JABARINDO.COM -Kab. Bandung - Melanjutkan investigasi viralnya pemberitaan perihal dugaan tanpa ijin lingkungan pembangunan proyek hotel dan rumah sakit milik PT Bethesda Hospital Indonesia yang berlokasi di Bundaran Cipacing Bojongpulus desa Bojongloa Kec. Rancaekek Kab Bandung, team liputan mencoba mendatangi rumah ketua RW 07 Bojongpulus atas nama Hendi pada hari Kamis 04 April 2024, dan Camat Rancaekek di rumah dinas nya untuk meminta statement perihal dugaan masyarakat yang merasa tidak pernah menandatangani surat ijin lingkungan dan prisipal. Selain mendatangi Ketua RW 07 dan Camat Rancaekek, team gabungan awak media pun mencoba mendatangi lokasi proyek, akan tetapi menurut Security yang berjaga disana bahwa para pemilik serta pengelola proyek sudah mulai libur jelang lebaran, akan tetapi pada saat team gabungan awak media sedang mewawancarai sang Security, ada yang menelpon kepada nya dan mengaku sebagai Danton dan dari Kesatuan TNI atas nama Indra. Pasca ditelpon oleh sang Dan...
Read more »

Penyidik dan Penyidik Pembantu T.A 2025 Polda Jabar

Gambar
JABARINDO.COM -Karo SDM Polda Jabar  membuka kegiatan Asesmen Uji Kompetensi Penyidik dan Penyidik Pembantu yang dilaksanakan di Hotel Luminor, Selasa (25/2/2025) Hadir pada kegiatan tersebut Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi; Bapak Syamsi Hari, S.E., M.M., Karorenmin Bareskrim Polri Brigjen Pol. Yudhi Sulistianto Wahid, S.I.K. beserta tim, Kabag Binfung Ro Renmin Bareskrim Polri Kombes Pol Mahedi Surindra, S.H., S.I.K. M.H, Ka LSP Lemdiklat Polri Kombes Pol Dhani Kristianto,S.I.K. M.H beserta tim, Pejabat Utama Polda Jabar; para asesor penyidik; para penyidik dan penyidik pembantu Satker Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditresnarkoba, Ditressiber dan Ditpolairud Polda Jabar. Karo SDM Polda Jabar mengatakan bahwa Kegiatan ini,  merupakan upaya strategis bagi para penyidik dan penyidik pembantu Polri dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM yang semakin berkualitas dan memenuhi profesionalisme penyidik yang presisi sesuai dengan sendi-sendi hubungan fungsional. "Selain itu ...
Read more »

MBG BUKAN PROYEK !! Tapi Bantuan Sosial Rakyat Miskin: Evaluasi, Risiko, dan Rekomendasi Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia

Gambar
JABARINDO.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kebijakan pangan-gizi skala nasional yang diluncurkan di Indonesia pada tahun 2025 dengan tujuan utama mencegah malnutrisi, stunting, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia. Namun, sejak pelaksanaannya muncul bukti kasus keracunan massal, kelemahan pengawasan, dan indikasi penyalahgunaan anggaran. Artikel ini menyajikan kajian terhadap kronologi kejadian, titik kerawanan tata kelola dan korupsi, serta merumuskan solusi reformasi struktural agar MBG tidak menjadi “proyek politis” yang rapuh, melainkan bantuan sosial yang benar-benar berpihak pada kaum miskin. Rekomendasi meliputi desain targeting, e-procurement terbuka, partisipasi komunitas, audit forensik, serta evaluasi pilot terstruktur. Kata Kunci MBG, bantuan sosial, keamanan pangan, korupsi, evaluasi kebijakan, tata kelola sosial 1. Pendahuluan Indonesia menghadapi beban gizi ganda: stunting dan malnutrisi, serta tingginya prevalensi pola makan tidak sehat. Pemerinta...
Read more »