3. Korupsi Convention and Exhibition Center UPI: PPK Ditahan, Negara Rugi Rp25,98 Miliar


BANDUNG — Jabarindo.com Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat resmi melakukan penahanan terhadap tersangka inisial B.K. dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP‑03) Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Tahun Anggaran 2024. Penahanan dilaksanakan pada Jumat (13/11/2026).

Penahanan terhadap B.K. didasari Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor PRINT‑2392/M.2/Fd.2/07/2026 tanggal 29 Juli 2026, Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP‑660/M.2/Fd.2/07/2026, serta Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT‑4533/M.2/Fd.2/11/2026 tanggal 13 November 2026. Tersangka B.K. menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek tersebut.

Selain B.K., penyidik juga menetapkan tersangka inisial D.W.R. selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta, penyedia jasa/kontraktor pemenang lelang. Penyidikan terhadap D.W.R. berlandaskan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT‑3242/M.2/Fd.2/11/2025 tanggal 21 November 2025 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP‑652/M.2/Fd.2/07/2026 tanggal 29 Juli 2026.

Proyek CWP‑03 UPI bersumber dari pinjaman luar negeri Asian Development Bank (ADB) dan masuk dalam APBN melalui DIPA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nilai kontrak awal sebesar Rp47,165 miliar, kemudian berubah menjadi Rp52,484 miliar setelah adanya addendum pekerjaan tambah kurang, dengan batas penyelesaian hingga 20 Januari 2025.

Dalam pelaksanaan proyek, D.W.R. diduga menggunakan sejumlah dokumen jaminan yang tidak sah atau palsu atas nama Bank BRI Tbk. dan Bank Mandiri, meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan kontrak perubahan, jaminan pembayaran, jaminan retensi, dan revisi jaminan pembayaran. Sementara itu, B.K. selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi keabsahan dokumen jaminan kepada pihak bank sebelum kontrak ditandatangani.

Penyidikan juga menemukan adanya deviasi pekerjaan. Hingga pembayaran dilakukan, bobot fisik pekerjaan baru tercapai 75,34%, namun B.K. tetap merealisasikan pembayaran 100% dari nilai kontrak kepada kontraktor. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, kerugian keuangan negara akibat perkara ini mencapai Rp25,982 miliar.

Tersangka D.W.R. telah diperiksa pada 10–11 November 2026 di Kejaksaan Negeri Mimika, karena saat ini ia sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika, Papua Tengah. Sementara pemeriksaan terhadap B.K. pada 13 November 2026 berlangsung sekitar enam jam, setelah itu penyidik menahan B.K. di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung selama 20 hari, terhitung 13 November sampai 2 Desember 2026 demi kelancaran proses penyidikan.

Kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 jo Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber: Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, S.H., M.H., 

Red. Intriah 

#KejatiJabar #KorupsiUPI #CWP03UPI #TersangkaKorupsi #KerugianNegara #BandungBerita

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pembangunan Hotel dan Rumah Sakit PT Bethesda Hospital Indonesia, Ketua RW 07 Bojongpulus Benturkan Awak Media dengan Mitra nya

Gambar
JABARINDO.COM -Kab. Bandung - Melanjutkan investigasi viralnya pemberitaan perihal dugaan tanpa ijin lingkungan pembangunan proyek hotel dan rumah sakit milik PT Bethesda Hospital Indonesia yang berlokasi di Bundaran Cipacing Bojongpulus desa Bojongloa Kec. Rancaekek Kab Bandung, team liputan mencoba mendatangi rumah ketua RW 07 Bojongpulus atas nama Hendi pada hari Kamis 04 April 2024, dan Camat Rancaekek di rumah dinas nya untuk meminta statement perihal dugaan masyarakat yang merasa tidak pernah menandatangani surat ijin lingkungan dan prisipal. Selain mendatangi Ketua RW 07 dan Camat Rancaekek, team gabungan awak media pun mencoba mendatangi lokasi proyek, akan tetapi menurut Security yang berjaga disana bahwa para pemilik serta pengelola proyek sudah mulai libur jelang lebaran, akan tetapi pada saat team gabungan awak media sedang mewawancarai sang Security, ada yang menelpon kepada nya dan mengaku sebagai Danton dan dari Kesatuan TNI atas nama Indra. Pasca ditelpon oleh sang Dan...
Read more »

Penyidik dan Penyidik Pembantu T.A 2025 Polda Jabar

Gambar
JABARINDO.COM -Karo SDM Polda Jabar  membuka kegiatan Asesmen Uji Kompetensi Penyidik dan Penyidik Pembantu yang dilaksanakan di Hotel Luminor, Selasa (25/2/2025) Hadir pada kegiatan tersebut Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi; Bapak Syamsi Hari, S.E., M.M., Karorenmin Bareskrim Polri Brigjen Pol. Yudhi Sulistianto Wahid, S.I.K. beserta tim, Kabag Binfung Ro Renmin Bareskrim Polri Kombes Pol Mahedi Surindra, S.H., S.I.K. M.H, Ka LSP Lemdiklat Polri Kombes Pol Dhani Kristianto,S.I.K. M.H beserta tim, Pejabat Utama Polda Jabar; para asesor penyidik; para penyidik dan penyidik pembantu Satker Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditresnarkoba, Ditressiber dan Ditpolairud Polda Jabar. Karo SDM Polda Jabar mengatakan bahwa Kegiatan ini,  merupakan upaya strategis bagi para penyidik dan penyidik pembantu Polri dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM yang semakin berkualitas dan memenuhi profesionalisme penyidik yang presisi sesuai dengan sendi-sendi hubungan fungsional. "Selain itu ...
Read more »

MBG BUKAN PROYEK !! Tapi Bantuan Sosial Rakyat Miskin: Evaluasi, Risiko, dan Rekomendasi Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia

Gambar
JABARINDO.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kebijakan pangan-gizi skala nasional yang diluncurkan di Indonesia pada tahun 2025 dengan tujuan utama mencegah malnutrisi, stunting, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia. Namun, sejak pelaksanaannya muncul bukti kasus keracunan massal, kelemahan pengawasan, dan indikasi penyalahgunaan anggaran. Artikel ini menyajikan kajian terhadap kronologi kejadian, titik kerawanan tata kelola dan korupsi, serta merumuskan solusi reformasi struktural agar MBG tidak menjadi “proyek politis” yang rapuh, melainkan bantuan sosial yang benar-benar berpihak pada kaum miskin. Rekomendasi meliputi desain targeting, e-procurement terbuka, partisipasi komunitas, audit forensik, serta evaluasi pilot terstruktur. Kata Kunci MBG, bantuan sosial, keamanan pangan, korupsi, evaluasi kebijakan, tata kelola sosial 1. Pendahuluan Indonesia menghadapi beban gizi ganda: stunting dan malnutrisi, serta tingginya prevalensi pola makan tidak sehat. Pemerinta...
Read more »