Terkuak! Lelang aset miliaran, paguyuban Cepot motah geruduk OJK & BRI tuntut keadilan


BANDUNG - Jabarindo.com Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Paguyuban Cepot Motah Indonesia menyatakan akan menggelar Aksi Damai Keadilan sebagai bentuk partisipasi publik dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum di sektor jasa keuangan.

Aksi damai ini ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dengan fokus pada permintaan klarifikasi atas proses pelelangan aset milik nasabah berinisial D.K di wilayah Bandung.

DPP Paguyuban Cepot Motah Indonesia menyampaikan keprihatinan atas adanya dugaan ketidaksesuaian prosedur serta perbedaan nilai yang signifikan antara hasil appraisal dan harga pelaksanaan lelang.

Berdasarkan informasi awal yang diterima dan masih dalam proses verifikasi, terdapat data perbandingan sebagai berikut:

1. Objek Aset Pertama
- Nilai Appraisal Tahun 2021: Rp 8.362.400.000
- Harga Lelang yang diinformasikan: Rp 2.500.000.000
- Estimasi Nilai Terbaru: Rp 12.500.000.000

2. Objek Aset Kedua
- Nilai Appraisal Tahun 2021: Rp 1.969.770.000
- Harga Lelang yang diinformasikan: Rp 750.000.000

Paguyuban menegaskan bahwa angka-angka tersebut merupakan data awal yang masih perlu diuji melalui dokumen resmi, termasuk dokumen appraisal, penetapan nilai limit, dan berita acara lelang. Perbedaan nilai tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran, namun dinilai patut untuk memperoleh penjelasan yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Aksi ini berpijak pada prinsip-prinsip konstitusional dan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1.  Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas kepastian hukum yang adil.
2.  UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terkait fungsi pengawasan dan perlindungan konsumen.
3.  UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
4.  Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
5.  UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tujuh Poin Tuntutan Keadilan

Melalui aksi damai yang akan digelar di Bandung dan Jakarta, DPP Paguyuban Cepot Motah Indonesia menyampaikan aspirasi:

1. Kepada OJK: Meminta OJK untuk menelaah pengaduan sesuai kewenangan, khususnya aspek perlindungan konsumen dan mekanisme penanganan pengaduan perbankan.

2. Kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.: Meminta penjelasan resmi dan tertulis mengenai dasar penetapan nilai limit lelang, mekanisme penjualan, serta perhitungan hak dan kewajiban para pihak.

3. Kepada KPKNL / Pejabat Lelang Berwenang: Meminta pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan dan kesesuaian prosedur lelang dengan regulasi yang berlaku.

4. Kepada BPN: Meminta klarifikasi data pertanahan dan status hak atas tanah yang relevan.

5. Kepada Pihak Terkait Lainnya: Mendorong dialog yang proporsional sesuai koridor hukum.

6. Membuka Ruang Audiensi Resmi: Meminta difasilitasi forum dialog terbuka yang melibatkan semua pihak terkait untuk menguji dokumen dan fakta secara bersama.

7. Dorongan Penegakan Hukum: Apabila ditemukan indikasi pelanggaran administratif, perdata, atau pidana, meminta agar diteruskan kepada instansi yang berwenang sesuai prosedur.

Ketua Umum DPP Paguyuban Cepot Motah Indonesia menegaskan, aksi ini akan dilaksanakan secara damai, tertib, dan bermartabat. Pihaknya menghormati asas praduga tak bersalah dan tidak bermaksud menghakimi pihak manapun sebelum ada hasil pemeriksaan yang sah.



Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
PAGUYUBAN CEPOT MOTAH INDONESIA

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pembangunan Hotel dan Rumah Sakit PT Bethesda Hospital Indonesia, Ketua RW 07 Bojongpulus Benturkan Awak Media dengan Mitra nya

Gambar
JABARINDO.COM -Kab. Bandung - Melanjutkan investigasi viralnya pemberitaan perihal dugaan tanpa ijin lingkungan pembangunan proyek hotel dan rumah sakit milik PT Bethesda Hospital Indonesia yang berlokasi di Bundaran Cipacing Bojongpulus desa Bojongloa Kec. Rancaekek Kab Bandung, team liputan mencoba mendatangi rumah ketua RW 07 Bojongpulus atas nama Hendi pada hari Kamis 04 April 2024, dan Camat Rancaekek di rumah dinas nya untuk meminta statement perihal dugaan masyarakat yang merasa tidak pernah menandatangani surat ijin lingkungan dan prisipal. Selain mendatangi Ketua RW 07 dan Camat Rancaekek, team gabungan awak media pun mencoba mendatangi lokasi proyek, akan tetapi menurut Security yang berjaga disana bahwa para pemilik serta pengelola proyek sudah mulai libur jelang lebaran, akan tetapi pada saat team gabungan awak media sedang mewawancarai sang Security, ada yang menelpon kepada nya dan mengaku sebagai Danton dan dari Kesatuan TNI atas nama Indra. Pasca ditelpon oleh sang Dan...
Read more »

Penyidik dan Penyidik Pembantu T.A 2025 Polda Jabar

Gambar
JABARINDO.COM -Karo SDM Polda Jabar  membuka kegiatan Asesmen Uji Kompetensi Penyidik dan Penyidik Pembantu yang dilaksanakan di Hotel Luminor, Selasa (25/2/2025) Hadir pada kegiatan tersebut Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi; Bapak Syamsi Hari, S.E., M.M., Karorenmin Bareskrim Polri Brigjen Pol. Yudhi Sulistianto Wahid, S.I.K. beserta tim, Kabag Binfung Ro Renmin Bareskrim Polri Kombes Pol Mahedi Surindra, S.H., S.I.K. M.H, Ka LSP Lemdiklat Polri Kombes Pol Dhani Kristianto,S.I.K. M.H beserta tim, Pejabat Utama Polda Jabar; para asesor penyidik; para penyidik dan penyidik pembantu Satker Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditresnarkoba, Ditressiber dan Ditpolairud Polda Jabar. Karo SDM Polda Jabar mengatakan bahwa Kegiatan ini,  merupakan upaya strategis bagi para penyidik dan penyidik pembantu Polri dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM yang semakin berkualitas dan memenuhi profesionalisme penyidik yang presisi sesuai dengan sendi-sendi hubungan fungsional. "Selain itu ...
Read more »

MBG BUKAN PROYEK !! Tapi Bantuan Sosial Rakyat Miskin: Evaluasi, Risiko, dan Rekomendasi Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia

Gambar
JABARINDO.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kebijakan pangan-gizi skala nasional yang diluncurkan di Indonesia pada tahun 2025 dengan tujuan utama mencegah malnutrisi, stunting, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia. Namun, sejak pelaksanaannya muncul bukti kasus keracunan massal, kelemahan pengawasan, dan indikasi penyalahgunaan anggaran. Artikel ini menyajikan kajian terhadap kronologi kejadian, titik kerawanan tata kelola dan korupsi, serta merumuskan solusi reformasi struktural agar MBG tidak menjadi “proyek politis” yang rapuh, melainkan bantuan sosial yang benar-benar berpihak pada kaum miskin. Rekomendasi meliputi desain targeting, e-procurement terbuka, partisipasi komunitas, audit forensik, serta evaluasi pilot terstruktur. Kata Kunci MBG, bantuan sosial, keamanan pangan, korupsi, evaluasi kebijakan, tata kelola sosial 1. Pendahuluan Indonesia menghadapi beban gizi ganda: stunting dan malnutrisi, serta tingginya prevalensi pola makan tidak sehat. Pemerinta...
Read more »