Susunan Keanggotaan Pansus 21 Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah


Jabarindo.com - DPRD Kota Bandung telah menerima 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru usulan Wali Kota Bandung, dalam Rapat Paripurna, Kamis, 15 Oktober 2026. Raperda usulan wali kota ini bersumber dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 Tahap II. 

Raperda baru tersebut yakni Raperda tentang Pengarusutamaan Gender, Raperda tentang Rumah Susun, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bandung Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening.

Berikut ini adalah susunan keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) 21 DPRD Kota Bandung yang akan bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib:

  • Ketua: Assoc. Prof. Dr. H. Radea Respati Paramudhita, S.H., M.H.

  • Wakil Ketua: Dudi Himawan, S.H.

  • Anggota:

    1. Eko Kurnianto W., S.T., M.P.Mat.

    2. Susanto Triyogo Adiputro, S.ST., M.T.

    3. drg. Maya Himawati, Sp. Orto.

    4. Ir. H. Kurnia Solihat

    5. Dr. H. Juniarso Ridwan

    6. Rendiana Awangga

    7. Mukhamad Adi Widyanto

    8. H. Soni Daniswara, S.E

    9. Erick Darmadjaya, B.Sc., М.К.Р

Red 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pembangunan Hotel dan Rumah Sakit PT Bethesda Hospital Indonesia, Ketua RW 07 Bojongpulus Benturkan Awak Media dengan Mitra nya

Gambar
JABARINDO.COM -Kab. Bandung - Melanjutkan investigasi viralnya pemberitaan perihal dugaan tanpa ijin lingkungan pembangunan proyek hotel dan rumah sakit milik PT Bethesda Hospital Indonesia yang berlokasi di Bundaran Cipacing Bojongpulus desa Bojongloa Kec. Rancaekek Kab Bandung, team liputan mencoba mendatangi rumah ketua RW 07 Bojongpulus atas nama Hendi pada hari Kamis 04 April 2024, dan Camat Rancaekek di rumah dinas nya untuk meminta statement perihal dugaan masyarakat yang merasa tidak pernah menandatangani surat ijin lingkungan dan prisipal. Selain mendatangi Ketua RW 07 dan Camat Rancaekek, team gabungan awak media pun mencoba mendatangi lokasi proyek, akan tetapi menurut Security yang berjaga disana bahwa para pemilik serta pengelola proyek sudah mulai libur jelang lebaran, akan tetapi pada saat team gabungan awak media sedang mewawancarai sang Security, ada yang menelpon kepada nya dan mengaku sebagai Danton dan dari Kesatuan TNI atas nama Indra. Pasca ditelpon oleh sang Dan...
Read more »

Penyidik dan Penyidik Pembantu T.A 2025 Polda Jabar

Gambar
JABARINDO.COM -Karo SDM Polda Jabar  membuka kegiatan Asesmen Uji Kompetensi Penyidik dan Penyidik Pembantu yang dilaksanakan di Hotel Luminor, Selasa (25/2/2025) Hadir pada kegiatan tersebut Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi; Bapak Syamsi Hari, S.E., M.M., Karorenmin Bareskrim Polri Brigjen Pol. Yudhi Sulistianto Wahid, S.I.K. beserta tim, Kabag Binfung Ro Renmin Bareskrim Polri Kombes Pol Mahedi Surindra, S.H., S.I.K. M.H, Ka LSP Lemdiklat Polri Kombes Pol Dhani Kristianto,S.I.K. M.H beserta tim, Pejabat Utama Polda Jabar; para asesor penyidik; para penyidik dan penyidik pembantu Satker Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditresnarkoba, Ditressiber dan Ditpolairud Polda Jabar. Karo SDM Polda Jabar mengatakan bahwa Kegiatan ini,  merupakan upaya strategis bagi para penyidik dan penyidik pembantu Polri dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM yang semakin berkualitas dan memenuhi profesionalisme penyidik yang presisi sesuai dengan sendi-sendi hubungan fungsional. "Selain itu ...
Read more »

MBG BUKAN PROYEK !! Tapi Bantuan Sosial Rakyat Miskin: Evaluasi, Risiko, dan Rekomendasi Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia

Gambar
JABARINDO.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kebijakan pangan-gizi skala nasional yang diluncurkan di Indonesia pada tahun 2025 dengan tujuan utama mencegah malnutrisi, stunting, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia. Namun, sejak pelaksanaannya muncul bukti kasus keracunan massal, kelemahan pengawasan, dan indikasi penyalahgunaan anggaran. Artikel ini menyajikan kajian terhadap kronologi kejadian, titik kerawanan tata kelola dan korupsi, serta merumuskan solusi reformasi struktural agar MBG tidak menjadi “proyek politis” yang rapuh, melainkan bantuan sosial yang benar-benar berpihak pada kaum miskin. Rekomendasi meliputi desain targeting, e-procurement terbuka, partisipasi komunitas, audit forensik, serta evaluasi pilot terstruktur. Kata Kunci MBG, bantuan sosial, keamanan pangan, korupsi, evaluasi kebijakan, tata kelola sosial 1. Pendahuluan Indonesia menghadapi beban gizi ganda: stunting dan malnutrisi, serta tingginya prevalensi pola makan tidak sehat. Pemerinta...
Read more »