KDS Benahi Skema Bonus Produksi Panas Bumi, 60 Persen Dana untuk Infrastruktur dan Layanan Dasar Masyarakat


KABUPATEN BANDUNG - Jabarindo.com Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melaksanakan Sosialisasi Hasil Kajian Realokasi Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi Tahun 2026 di Hotel Grand Sunshine, Soreang, Senin (19/10/2026).


Bupati Bandung Dadang Supriatna, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Bandung Erwin Rinaldi, Kepala DPMD Kabupaten Bandung Supardian hadir langsung pada kegiatan sosialisasi tersebut. Selain itu para camat dan 56 kepala desa sebagai daerah penghasil panas bumi di Kabupaten Bandung, yakni Kecamatan Ibun, Kertasari, Pangalengan, Ciwidey, Pasirjambu, dan  Rancabali.

Bupati Dadang Supriatna mengatakan Pemerintah Kabupaten Bandung mengalokasikan Rp40 miliar Dana Bagi Hasil Bonus Produksi Panas Bumi, dengan besaran 60 persen untuk 56 desa di Kabupaten Bandung.

"Itu berdasarkan hasil kajian yang terbaru. Saya berharap penerima manfaat dari Bonus Produksi Panas Bumi ini harus betul-betul dilaksanakan sesuai kebutuhan," kata Bupati KDS, sapaan akrab Bupati Kang Dadang Supriatna.

Bupati KDS menegaskan Bonus Produksi Panas Bumi itu dengan fokus pemanfaatan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, penguatan sektor pendidikan, dan dalam rangka pengurangan angka kemiskinan,  penanganan stunting dan disesuaikan dengan kebutuhan di wilayah masing-masing.

"Nanti kita buatkan Peraturan Bupati (Perbup) yang terbaru. Nanti kita terbitkan," katanya.

Bupati KDS berharap kepada para kepala desa penerima manfaat Bonus Produksi Panas Bumi itu bisa menyerap anggaran sebelum akhir Desember 2026 ini.

"Maka ini harus betul-betul dikaji secara komprehensif. Para kepala desa harus segera merencanakan, sehingga pelaksanaannya bisa maraton dan segera selesai," harapnya.

Ia berharap Bonus Produksi Panas Bumi ini kedepannya semakin bertambah.

"Tahun depan sudah dipastikan bahwa 56 desa ini akan mendapatkan kembali Bonus Produksi Panas Bumi ini," katanya.

Bupati menegaskan penyaluran Bonus Produksi  Panas Bumi kepada desa pada tahun 2026 ini melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

"Anggarannya langsung diserahkan ke desa dan desa langsung melaksanakannya. Dan tetap pelaporannya langsung ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung," tuturnya.

Intriah.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pembangunan Hotel dan Rumah Sakit PT Bethesda Hospital Indonesia, Ketua RW 07 Bojongpulus Benturkan Awak Media dengan Mitra nya

Gambar
JABARINDO.COM -Kab. Bandung - Melanjutkan investigasi viralnya pemberitaan perihal dugaan tanpa ijin lingkungan pembangunan proyek hotel dan rumah sakit milik PT Bethesda Hospital Indonesia yang berlokasi di Bundaran Cipacing Bojongpulus desa Bojongloa Kec. Rancaekek Kab Bandung, team liputan mencoba mendatangi rumah ketua RW 07 Bojongpulus atas nama Hendi pada hari Kamis 04 April 2024, dan Camat Rancaekek di rumah dinas nya untuk meminta statement perihal dugaan masyarakat yang merasa tidak pernah menandatangani surat ijin lingkungan dan prisipal. Selain mendatangi Ketua RW 07 dan Camat Rancaekek, team gabungan awak media pun mencoba mendatangi lokasi proyek, akan tetapi menurut Security yang berjaga disana bahwa para pemilik serta pengelola proyek sudah mulai libur jelang lebaran, akan tetapi pada saat team gabungan awak media sedang mewawancarai sang Security, ada yang menelpon kepada nya dan mengaku sebagai Danton dan dari Kesatuan TNI atas nama Indra. Pasca ditelpon oleh sang Dan...
Read more »

Penyidik dan Penyidik Pembantu T.A 2025 Polda Jabar

Gambar
JABARINDO.COM -Karo SDM Polda Jabar  membuka kegiatan Asesmen Uji Kompetensi Penyidik dan Penyidik Pembantu yang dilaksanakan di Hotel Luminor, Selasa (25/2/2025) Hadir pada kegiatan tersebut Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi; Bapak Syamsi Hari, S.E., M.M., Karorenmin Bareskrim Polri Brigjen Pol. Yudhi Sulistianto Wahid, S.I.K. beserta tim, Kabag Binfung Ro Renmin Bareskrim Polri Kombes Pol Mahedi Surindra, S.H., S.I.K. M.H, Ka LSP Lemdiklat Polri Kombes Pol Dhani Kristianto,S.I.K. M.H beserta tim, Pejabat Utama Polda Jabar; para asesor penyidik; para penyidik dan penyidik pembantu Satker Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditresnarkoba, Ditressiber dan Ditpolairud Polda Jabar. Karo SDM Polda Jabar mengatakan bahwa Kegiatan ini,  merupakan upaya strategis bagi para penyidik dan penyidik pembantu Polri dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM yang semakin berkualitas dan memenuhi profesionalisme penyidik yang presisi sesuai dengan sendi-sendi hubungan fungsional. "Selain itu ...
Read more »

MBG BUKAN PROYEK !! Tapi Bantuan Sosial Rakyat Miskin: Evaluasi, Risiko, dan Rekomendasi Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia

Gambar
JABARINDO.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kebijakan pangan-gizi skala nasional yang diluncurkan di Indonesia pada tahun 2025 dengan tujuan utama mencegah malnutrisi, stunting, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia. Namun, sejak pelaksanaannya muncul bukti kasus keracunan massal, kelemahan pengawasan, dan indikasi penyalahgunaan anggaran. Artikel ini menyajikan kajian terhadap kronologi kejadian, titik kerawanan tata kelola dan korupsi, serta merumuskan solusi reformasi struktural agar MBG tidak menjadi “proyek politis” yang rapuh, melainkan bantuan sosial yang benar-benar berpihak pada kaum miskin. Rekomendasi meliputi desain targeting, e-procurement terbuka, partisipasi komunitas, audit forensik, serta evaluasi pilot terstruktur. Kata Kunci MBG, bantuan sosial, keamanan pangan, korupsi, evaluasi kebijakan, tata kelola sosial 1. Pendahuluan Indonesia menghadapi beban gizi ganda: stunting dan malnutrisi, serta tingginya prevalensi pola makan tidak sehat. Pemerinta...
Read more »