SP3JB Desak Gubernur Jabar Cabut Kebijakan Larangan Study Tour Sekolah

JABARINDO.COM -Koordinator Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (SP3JB), Herdis Subarja, mengatakan pada awak media di Bandung, Iya, ini salah satu tuntutan utama, Kami SP3JB beberapa bulan terakhir.

Alasan SP3JB Desak Pencabutan:

1. Dampak Ekonomi Langsung ke Pekerja

Study tour itu "nafas" buat 8.000 lebih pekerja pariwisata Jabar: sopir bus, kernet, guide, travel agent, hotel/penginapan, resto dan usaha catering, tempat wisata, UMKM oleh oleh khas daerah, dsb. Sejak ada larangan/pembatasan, order anjlok 40-50%. Pekerja formal dan informal sektor kepariwisataan banyak yang dirumahkan & terancam PHK Jilid 2 di tahun 2026 ini jika kondisinya makin kian terpuruk, tahun lalu saja SP3JB mencatat 2.552 pekerja nyaris sudah tidak berpenghasilan, pelaku usaha sektor inipun banyak yang melakukan efisiensi dengan mengurangi pekerjanya dan operasional usahanya.

2. Argumen SP3JB: "Study Tour Tidak Wajib"

SP3JB setuju bahwa kegiatan study tour sekolah tidak Wajib, SP3JB desak agar kebijakannya bukan "larang total", tapi "atur". 

Kalau study tour bersifat:

- Tidak wajib

- Sesuai kemampuan orang tua siswa

- Adanya kesepakatan antara orang tua siswa dengan pihak sekolah

- Adanya Standar Keselamatan Transportasi dan Perjalanan yang ketat

Maka harusnya boleh jalan.

Solusi yang Ditawarkan SP3JB ke Gubernur Jabar:

1. Cabut larangan total, Ganti dengan SE yang mengatur standar dan tata cara kegiatan study tour sekolah yang aman, efisien, edukatif dan dan tentunya ada keberpihakan pada sektor usaha usaha kepariwisataan di Jabar;

2. Wajibkan standar Keselamatan Transportasi dan Perjalanan; Armada Bus Pariwisata harus memiliki Izin yang sesuai dan berlaku, lulus uji KIR, sopir bus memiliki SIM yang berlaku dan sertifikat pengemudi berlisensi, ada asuransi pendamping;

3. Libatkan IPOBA (Ikatan Perusahaan Otobus Pariwisata Jawa Barat) dan Organda Jabar untuk audit/seleksi armada bus pariwisata dan pelatihan kru bus;

4. Buat paket wisata edukasi yang murah sehingga efisien, agar biayanya tetap terjangkau oleh orang tua siswa.

Inti Tuntutan SP3JB:

"Jangan matikan sektor usaha pariwisata karena 1 insiden. Benahi sistemnya, bukan matikan usahanya. Biarkan orang tua siswa yang memutuskan, dengan catatan keamanan dan keselamatan terjamin dengan biaya terjangkau dan bersifat tidak wajib"

Sampai sekarang Pemprov Jabar melalui Gubernur Jabar belum mencabut total, walaupun ada wacana "akan melonggarkan kegiatan study tour sekolah dengan syarat ketat".

Namun hasil pertemuan SP3JB, IPOBA, PHRI Jabar, Organda Jabar dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi tanggal 23 Agustus 2025 tahun lalu di kantor Gubernur Jabar, dimana saat itu Gubernur Jabar menyatakan akan melihat dan mengkaji kembali SE terkait hal tersebut, sampai saat ini belum ada hasil kajian dan keputusannya.

(Intriah)