Kasus Dugaan Penggelapan Uang Ratusan Juta di Polsek Grabag, Polresta Magelang Dinilai Penuh Kejanggalan, Kuasa Hukum Marlundu Lumbanraja, S.H. Meluapkan Kemarahan ke Kapolsek dan Kanit Reskrim
Kasus ini membuka sorotan terhadap penanganan perkara oleh kepolisian polsek Grabag yang dinilai penuh kejanggalan dan belum sepenuhnya menjawab ekspektasi publik.
Korban, Umi Azizah, pengusaha beras, mengaku mengalami kerugian besar akibat rangkaian transaksi dengan sahabat yang dikenalnya Hariyanti sejak 2012.
Relasi lama itu diduga menjadi dasar kepercayaan yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku dalam sejumlah transaksi, mulai dari pinjaman uang hingga pengambilan beras dalam jumlah besar.
Data di kepolisian mencatat kerugian yg dialami oleh Umi Azizah akibat Penggelapan yg di duga dilakukan oleh Haryanti sebesar Rp192.262.500 dari transaksi beras yang tidak dibayarkan. Sementara itu, kerugian lain dalam ranah perdata diperkirakan sekitar Rp74 juta. Dengan Total Rp266 juta.
Rangkaian peristiwa terjadi berulang sejak November 2025 hingga Maret 2026. Pola yang sama disebut terus berulang. Pengambilan barang dalam jumlah besar, disertai janji pembayaran yang tidak terealisasi.
Dalam mediasi pada jumat 17 April 2026, Aiptu Armanto selaku Kanit Reskrim menyampaikan bahwa penanganan kasus akan bergerak dalam waktu tiga hari dengan melibatkan sejumlah pihak, termasuk perangkat desa. Namun hingga Senin (20/04/2026), belum terlihat adanya langkah konkret yang mencerminkan pernyataan tersebut.
Sorotan semakin menguat setelah muncul sejumlah pernyataan dari Kanit Reskrim Polsek Grabag Armanto yang disampaikan langsung kepada korban.
“Lah maunya apa mbak? Kalau mau jalan sendiri silahkan, laporan kemarin cabut saja. Tapi kalau sudah dipercayakan ke kami, jangan trabas – terobos.” Kata Kanit Reskrim.
Di sisi lain, terdapat pula pernyataan bahwa laporan Kepolisian (LP) harus melalui gelar perkara sebelum dibuat.
, mengingat dalam praktik umum, laporan masyarakat lazimnya diterima terlebih dahulu sebelum masuk ke tahapan lanjutan.
Tak berhenti di situ, dalam pernyataan lain, Kanit Reskrim juga menyebut bahwa pihak terlapor masih dalam kondisi aman, serta menyinggung adanya hubungan keluarga.
“Pelaku aman, masih kooperatif, karena masih ada hubungan keluarga juga ,adik saya dapat sana jadi yah masih keluarga…,” Ujar Kanit Reskrim Aiptu Armanto
Pernyataan ini kemudian menjadi titik sensitif, di tengah beredarnya informasi mengenai dugaan relasi personal antara terlapor dan aparat yang menangani perkara. Meski belum terdapat konfirmasi resmi,
Sementara itu, Kuasa Hukum korban, Marlundu Lumbanraja S.H, menyampaikan kritik tajam secara terbuka terhadap proses penanganan yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Saya datang ke Polsek Grabag ini begitu banyak mendapat kekecewaan. Kasus klien yang saya tangani ini sangat melukai perasaannya, dan ketika saya dalami memang benar adanya. Proses yang mandek membuat klien saya frustasi karena tidak ada tindakan tegas terhadap terlapor,” ungkap Marlundu Kuasa Hukum
Ia juga menyoroti adanya pembatasan laporan yang dinilai tidak tepat.
“Ada 10 peristiwa yang berdiri sendiri, namun tidak diterima seluruhnya dengan alasan cukup satu laporan untuk dikembangkan. Padahal masing-masing memiliki peristiwa yang berbeda,” tambahnya.
Lebih lanjut, pihaknya menyatakan akan menempuh langkah lanjutan, termasuk melaporkan dugaan pelanggaran etik ke Propam.
“Pernyataan kepada pelapor bahwa jika melapor hanya akan berujung pada hukuman ringan dan kerugian tidak kembali, berpotensi memengaruhi psikologis korban. Ini akan kami tindaklanjuti secara serius,” tegasnya.
Di tengah proses tersebut, korban juga telah menunjuk kuasa hukum untuk mengawal jalannya perkara. Langkah ini diambil guna memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban.
Korban berharap adanya keadilan dari aparat penegak hukum.
“Saya memohon keadilan, khususnya kepada Kapolri, agar pelaku segera diamankan. Jangan sampai ada perlakuan berbeda karena hubungan tertentu,” ujarnya.
Kasus ini juga memunculkan dugaan adanya pihak lain yang turut terlibat, mengingat dalam sejumlah transaksi, nama-nama lain disebut digunakan dalam proses pengambilan barang.
Kini, perhatian publik tidak hanya tertuju pada siapa yang bersalah, tetapi juga bagaimana proses itu dijalankan.
Ketika pernyataan aparat, prosedur penanganan, dan perkembangan perkara tidak berjalan dalam satu garis yang jelas, maka pertanyaan publik menjadi hal yang tak terhindarkan.
Apakah penanganan perkara ini akan berjalan sesuai prinsip profesionalitas dan transparansi, atau justru terus menyisakan ruang pertanyaan.
Kapolsek Grabag AKP Suhartoyo menegaskan dirinya tidak pernah memberikan arahan seperti yang dipersoalkan sampai ketika bahwa Kanit Reskrim mengakui bahwa apa yang dilakukan atas dasar kemaunnya sendiri.
“Saya tidak pernah memerintahkan hal-hal seperti itu, bahkan saya sendiri tidak tahu. Demi Allah itu bukan perintah saya,” ujarnya.
Ketika ditanya oleh awak media kenapa tidak bisa dilayani untuk (LP) apakah ini aturan apa hanya kebijakan pimpinan:
Kapolsek Grabag Suhartoyo mengatakan "ya sebenarnya bukan aturan ini hanya perintah dari pimpinan KBO Reskrim Polresta Grabag AKP Toyib" Tutup Kapolsek.
Red.
Komentar
Posting Komentar