Hibah ke Instansi Vertikal Pemprov Jabar 2026 Meroket di Tengah Luka Ekonomi Rakyat


Bandung, Jabarindo.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memicu kontroversi besar setelah dokumen anggaran mengungkap lonjakan fantastis dana hibah untuk instansi vertikal pada tahun 2026. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran daerah, Pemprov Jabar justru memilih “memanjakan” institusi negara di luar struktur pemerintah daerah dengan angka yang menembus ratusan miliar rupiah, Rabu (04/03).

Berdasarkan dokumen Pergub No. 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD 2026, alokasi dana segar ini dialirkan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Kodam III/Siliwangi menjadi penerima “durian runtuh” terbesar dengan total akumulasi mencapai Rp319,2 miliar yang terbagi dalam sembilan pos alokasi. Angka ini mengalami kenaikan eksponensial hampir enam kali lipat dibandingkan hibah tahun 2025 yang “hanya” sebesar Rp54 miliar.

Pemandangan serupa terlihat pada Polda Jawa Barat. Institusi kepolisian ini dijadwalkan menerima kucuran dana sebesar Rp214,1 miliar, melonjak drastis dari alokasi tahun sebelumnya yang tercatat Rp44,9 miliar. Tak ketinggalan, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat turut mendapat jatah jumbo senilai Rp100 miliar.

Prioritas yang Dipertanyakan: Kedermawanan atau Politisasi?

Lonjakan hibah ini memancing kritik tajam dari berbagai aktivis transparansi anggaran. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk “salah urus” prioritas. Saat Jawa Barat masih bergelut dengan masalah infrastruktur jalan yang rusak, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran, Pemprov justru terlihat lebih sibuk mempercantik hubungan dengan instansi vertikal yang seharusnya dibiayai oleh APBN.

“Ini adalah anomali anggaran. Instansi vertikal memiliki garis anggaran pusat (APBN). Mengapa APBD Jabar yang bersumber dari pajak rakyat daerah justru ‘disedot’ sedemikian masif untuk institusi yang bukan kewenangan langsung pemprov?” ungkap pengamat kebijakan publik secara anonim.

Ketidakjelasan urgensi di balik angka-angka fantastis ini diperparah dengan sikap bungkam otoritas terkait. Kepala Bakesbangpol Jabar, Wahyu Mijaya, tidak memberikan respons saat dikonfirmasi pada Kamis (26/2). Sikap tertutup ini kian menguatkan kecurigaan publik mengenai adanya agenda terselubung atau sekadar upaya “beli aman” birokrasi di balik tirai hibah.

Rakyat Jawa Barat kini dipaksa menyaksikan uang pajak mereka mengalir deras ke barak dan markas, sementara program-program kerakyatan yang menyentuh langsung perut masyarakat justru seringkali harus gigit jari akibat alasan “keterbatasan anggaran”.

Jika pola ini berlanjut, APBD Jabar tak lebih dari sekadar “sapi perah” bagi kepentingan sektoral instansi vertikal. Meroketnya dana Hibah di Tengah Luka Ekonomi Rakyat yang semakin terhimpit. (Red)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pembangunan Hotel dan Rumah Sakit PT Bethesda Hospital Indonesia, Ketua RW 07 Bojongpulus Benturkan Awak Media dengan Mitra nya

Gambar
JABARINDO.COM -Kab. Bandung - Melanjutkan investigasi viralnya pemberitaan perihal dugaan tanpa ijin lingkungan pembangunan proyek hotel dan rumah sakit milik PT Bethesda Hospital Indonesia yang berlokasi di Bundaran Cipacing Bojongpulus desa Bojongloa Kec. Rancaekek Kab Bandung, team liputan mencoba mendatangi rumah ketua RW 07 Bojongpulus atas nama Hendi pada hari Kamis 04 April 2024, dan Camat Rancaekek di rumah dinas nya untuk meminta statement perihal dugaan masyarakat yang merasa tidak pernah menandatangani surat ijin lingkungan dan prisipal. Selain mendatangi Ketua RW 07 dan Camat Rancaekek, team gabungan awak media pun mencoba mendatangi lokasi proyek, akan tetapi menurut Security yang berjaga disana bahwa para pemilik serta pengelola proyek sudah mulai libur jelang lebaran, akan tetapi pada saat team gabungan awak media sedang mewawancarai sang Security, ada yang menelpon kepada nya dan mengaku sebagai Danton dan dari Kesatuan TNI atas nama Indra. Pasca ditelpon oleh sang Dan...
Read more »

Tambang Ilegal di Subang, Masyarakat Menunggu Keberanian Kang Dedi Mulyadi

Gambar
Jabarindo.com -Aktivitas tambang ilegal yang terus berlangsung di Kabupaten Subang kini bukan hanya mencerminkan krisis lingkungan, tetapi juga mempertanyakan keberanian negara dalam menegakkan hukum. Kerusakan alam dibiarkan, ruang hidup warga terancam, sementara alat berat beroperasi seolah tanpa rasa takut seakan hukum memilih menyingkir dari hadapan kepentingan modal. Sorotan publik mengarah kepada Kang Dedi Mulyadi (KDM), Gubernur Jawa Barat, sebagai pemegang otoritas politik tertinggi di provinsi. Namun lebih dari itu, masyarakat juga menuntut keterlibatan serius aparat penegak hukum, yakni Kepolisian , Kejaksaan dan Pengadilan , yang dinilai tidak boleh berdiri di pinggir persoalan. Pengamat kebijakan publik sekaligus Direktur Eksekutif Idham Chalid Institute, Mohamad Grandy, menegaskan bahwa tambang ilegal tidak akan pernah berhenti jika hanya ditangani secara administratif tanpa keberanian penegakan hukum. _“Tambang ilegal adalah tindak pidana. Karena itu, kepolisian , kejaks...
Read more »

Boyke Soerianata yang Sudah Bekerja 17 Tahun di Harley Davidson, membuka pelatihan tentang mekanic Harley secara online dan gratis.

Gambar
JABARINDO.COM -Kota Bandung -Bertepatan dengan  tanggal 16 Juli 2023 Harley Davidson merayakan Anniversary yang ke-120 Tahun, dengan cara syukuran berdoa bersama dengan puluhan  adik-adik yatim yang  datang ke sini. Boyke Soerianata yang sudah bekerja di Harley Davidson Company Amerika Serikat selama 17 Tahun membuka pelatihan tentang mekanic Harley  secara online dan gratis. Nenurut Boyke ini merupakan Training yang kedua yang pertama pada tahun lalu kita adakan di  Daler Harley Davidson Jalan Wastukencana Bandung dan hari ini di adakan di Le Neo Cafe Jalan Jawa Nomor 46/48, Kota Bandung, Minggu, (16/7/2023) Boyke Soenata mengatakan di  Harley  banyak pengetahuan-pengetahuan dan informasi yang kita sampaikan  Aku memberikan ilmu-ilmu yang bermanpaat  tersebut dan aku  membagikan pengetahuan kepada teman-teman di Indonesia, Alhamdulillah saat ini dan mekanik pertama dan kedua selalu konsisten kita punya murid, 500 murid di 24 Provinsi d...
Read more »