Laskar Prabowo 08: Jika Kepemimpinan Lemah dan Isu Proyek Tak Dijawab, Kepercayaan Publik Bisa Runtuh

Garut Jabarindo.com Pengakuan Wakil Bupati Putri Karlina bahwa belum ada perubahan signifikan selama satu tahun pemerintahan di Garut semestinya menjadi momentum evaluasi total.

Namun bagi Oky Nugraha Sosrowiryo Sekretaris Jenderal Laskar Prabowo 08 DPC Garut, persoalan yang lebih serius justru ada pada lemahnya kepemimpinan kolektif di level tertinggi daerah.

Menurutnya, publik tidak hanya menangkap pernyataan “belum ada perubahan”, tetapi juga membaca adanya ketidaksinkronan arah antara pimpinan daerah dan jajaran di bawahnya.

“Kalau Putri bekerja sendiri tanpa dukungan pemimpinnya dan jajaran di bawahnya, tidak akan jadi apa-apa. Pemerintahan itu kerja sistem, bukan kerja personal.”

Ia menilai, kondisi stagnan selama setahun menunjukkan ada yang tidak beres dalam orkestrasi kepemimpinan.

Jika wakil kepala daerah mengakui lambannya perubahan, maka pertanyaan publik menjadi sederhana: di mana fungsi komando dan kendali kepala daerah?

Lebih jauh, Sekjen menyoroti isu yang belakangan ramai diperbincangkan di ruang publik terkait dugaan pengkondisian proyek oleh pihak-pihak yang memiliki kedekatan keluarga dengan pimpinan daerah.

Ia menegaskan, isu tersebut—benar atau tidak—tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa klarifikasi terbuka.

“Ketika muncul persepsi adanya intervensi keluarga dalam urusan proyek, maka yang dipertaruhkan bukan hanya program pembangunan, tetapi legitimasi moral pemerintahan itu sendiri. Jika tidak ada, buktikan secara transparan. Jika ada celah, tutup dan tindak tegas,” ujarnya.

Ia menegaskan, kepemimpinan yang dianggap “low ” atau terlalu pasif dalam merespons isu sensitif justru memperbesar ruang spekulasi.

Dalam situasi seperti ini, diam bukanlah emas—diam bisa dibaca sebagai pembiaran.

Menurutnya, satu-satunya cara meredam kecurigaan adalah membuka data secara terang: proses lelang, pemenang proyek, mekanisme pengawasan, serta pelibatan aparat pengawas internal maupun eksternal.

Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban.

“Garut tidak butuh drama politik. Garut butuh ketegasan.

Jika ada persepsi publik tentang pengkondisian proyek, jawab dengan audit terbuka. Libatkan aparat penegak hukum bila perlu.

Bersih itu harus terlihat, bukan hanya diklaim,” tegasnya.

Ia menutup pernyataannya dengan peringatan keras: tahun kedua pemerintahan akan menjadi ujian sesungguhnya. Jika stagnasi dibiarkan dan isu-isu sensitif tak dijawab dengan keberanian, maka yang tergerus bukan hanya kinerja, tetapi kepercayaan rakyat.

“Kepercayaan publik itu mahal. Sekali hilang, sulit kembali.”

Red: Team