Banser Bersama Polri Dukung Kedudukan Polri di Bawah Presiden


Bandung, Jabarindo.com Dukungan Demi Dukungan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi penegak hukum negara yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat indonesia termasuk juga di Provinsi Jawa Barat Dukungan tersebut datang dari kalangan pers, ulama, akademisi, buruh, mahasiswa, hingga tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh lintas agama.

‎ 
‎Melihat Situasi Dan Dinamika Yang Terjadi Saat Ini Ketum Sanca Ulung Galunggung Mengeluarkan Pernyataan Resmi Terkait Dengan Polemik Posisi Polri yang berada langsung di Bawah Presiden merupakan bentuk penguatan sistem keamanan nasional yang demokratis didukung oleh sejumlah elemen, termasuk tokoh masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan pemerintahan, dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, netralitas, dan akuntabilitas.
‎ 
‎“Keputusan untuk mempertahankan Polri langsung di bawah Presiden dianggap paling ideal untuk menjaga fleksibilitas dan kecepatan institusi dalam merespons kebutuhan keamanan nasional tanpa hambatan birokrasi kementerian,ungkap bung deki”
‎ 
‎Meskipun terdapat polemik mengenai Perpol Nomor 10 Tahun 2025 terkait penugasan anggota aktif di jabatan sipil yang dinilai berpotensi menimbulkan dwifungsi, konsensus utamanya adalah posisi struktural Polri tetap di bawah Presiden.
‎ 
‎Hingga saat ini, pemerintah dan parlemen (Komisi III DPR RI) tetap berpegang pada kesepakatan bahwa posisi Polri di bawah Presiden adalah bentuk penguatan sistem keamanan nasional yang paling sesuai dengan karakteristik ketatanegaraan Indonesia.
‎ 
‎Sedangkan menurut Kasat Korwil Banser Jawa Barat menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan amanat konstitusi yang tidak perlu diperdebatkan, melainkan harus dijaga melalui kinerja yang profesional dan berintegritas.
‎ 
‎“Polri berada di bawah Presiden adalah amanat konstitusi. Ormas Banser  Akan Terus mendukung dan memantau Polri yang profesional, presisi, dan independen dalam menjalankan tugas penegakan hukum,” tegas yudi

Red.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pembangunan Hotel dan Rumah Sakit PT Bethesda Hospital Indonesia, Ketua RW 07 Bojongpulus Benturkan Awak Media dengan Mitra nya

Gambar
JABARINDO.COM -Kab. Bandung - Melanjutkan investigasi viralnya pemberitaan perihal dugaan tanpa ijin lingkungan pembangunan proyek hotel dan rumah sakit milik PT Bethesda Hospital Indonesia yang berlokasi di Bundaran Cipacing Bojongpulus desa Bojongloa Kec. Rancaekek Kab Bandung, team liputan mencoba mendatangi rumah ketua RW 07 Bojongpulus atas nama Hendi pada hari Kamis 04 April 2024, dan Camat Rancaekek di rumah dinas nya untuk meminta statement perihal dugaan masyarakat yang merasa tidak pernah menandatangani surat ijin lingkungan dan prisipal. Selain mendatangi Ketua RW 07 dan Camat Rancaekek, team gabungan awak media pun mencoba mendatangi lokasi proyek, akan tetapi menurut Security yang berjaga disana bahwa para pemilik serta pengelola proyek sudah mulai libur jelang lebaran, akan tetapi pada saat team gabungan awak media sedang mewawancarai sang Security, ada yang menelpon kepada nya dan mengaku sebagai Danton dan dari Kesatuan TNI atas nama Indra. Pasca ditelpon oleh sang Dan...
Read more »

Tambang Ilegal di Subang, Masyarakat Menunggu Keberanian Kang Dedi Mulyadi

Gambar
Jabarindo.com -Aktivitas tambang ilegal yang terus berlangsung di Kabupaten Subang kini bukan hanya mencerminkan krisis lingkungan, tetapi juga mempertanyakan keberanian negara dalam menegakkan hukum. Kerusakan alam dibiarkan, ruang hidup warga terancam, sementara alat berat beroperasi seolah tanpa rasa takut seakan hukum memilih menyingkir dari hadapan kepentingan modal. Sorotan publik mengarah kepada Kang Dedi Mulyadi (KDM), Gubernur Jawa Barat, sebagai pemegang otoritas politik tertinggi di provinsi. Namun lebih dari itu, masyarakat juga menuntut keterlibatan serius aparat penegak hukum, yakni Kepolisian , Kejaksaan dan Pengadilan , yang dinilai tidak boleh berdiri di pinggir persoalan. Pengamat kebijakan publik sekaligus Direktur Eksekutif Idham Chalid Institute, Mohamad Grandy, menegaskan bahwa tambang ilegal tidak akan pernah berhenti jika hanya ditangani secara administratif tanpa keberanian penegakan hukum. _“Tambang ilegal adalah tindak pidana. Karena itu, kepolisian , kejaks...
Read more »

Boyke Soerianata yang Sudah Bekerja 17 Tahun di Harley Davidson, membuka pelatihan tentang mekanic Harley secara online dan gratis.

Gambar
JABARINDO.COM -Kota Bandung -Bertepatan dengan  tanggal 16 Juli 2023 Harley Davidson merayakan Anniversary yang ke-120 Tahun, dengan cara syukuran berdoa bersama dengan puluhan  adik-adik yatim yang  datang ke sini. Boyke Soerianata yang sudah bekerja di Harley Davidson Company Amerika Serikat selama 17 Tahun membuka pelatihan tentang mekanic Harley  secara online dan gratis. Nenurut Boyke ini merupakan Training yang kedua yang pertama pada tahun lalu kita adakan di  Daler Harley Davidson Jalan Wastukencana Bandung dan hari ini di adakan di Le Neo Cafe Jalan Jawa Nomor 46/48, Kota Bandung, Minggu, (16/7/2023) Boyke Soenata mengatakan di  Harley  banyak pengetahuan-pengetahuan dan informasi yang kita sampaikan  Aku memberikan ilmu-ilmu yang bermanpaat  tersebut dan aku  membagikan pengetahuan kepada teman-teman di Indonesia, Alhamdulillah saat ini dan mekanik pertama dan kedua selalu konsisten kita punya murid, 500 murid di 24 Provinsi d...
Read more »