Sekelompok Masa Aliansi Masyarakat Badung Raya Melaksanakan Aksi Dukunganya Terhadap RUU TNI.

 

JABARINDO.COM -Sekelompok masa yang mengatasnamakan  Aliansi  masyarakat Badung Raya memelakukan  aksi damai  untuk.menduking RUU TNI,  didepan gedung DPRD Provinsi Jabar .Jalan Diponegoro No. 27 Kota Bandung

RUU TNI  yang belum.lama ini  disahkan lewat sidang paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, (20/3) dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, dan Saan Mustopa.

Dalam  Orasinya Aliansi tersebut mengatakan   "bahwa  UU TNI  saat ini sangat dipperlukan  untuk menunjang kinerja di beberapa sektor  yang berkaitan  dengan ke amanan nasional.

Kami mendukung dan meminta kepada Pemangku Kebijkan untuk segera mengesahkan RUU TNI Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Karna Dinilai penting RUU TNI harus segera diselesaikan dan disosialisasikan agar masyarakat memahami dan mengerti dampak dari RUU TNI karena, di nilai positif bagi masyarakat salah satu contoh dari ketiga pasal tersebut akan semakin jelas mengenai keamanan dan stabilitas nasional yang lebih baik dengan aturan yang lebih jelas. Ucapnya.

Supaya TNI bisa lebih profesional dalam menjalankan tugas pertahanan negara, yang berdampak pada keamanan nasional yang lebih terjamin bagi masyarakat juga perlindungan dari ancaman keamanan RUU ini dapat memperkuat peran TNI dalam menghadapi ancaman non-militer seperti terorisme, bencana alam, dan konflik perbatasan yang bisa berdampak pada masyarakat luas dan kolaborasi dengan masyarakat sipil seperti yang sudah sering kita lihat di berbagai bencana TNI selalu hadir." Ucapnya.

"Jika RUU ini mengatur kerja sama yang lebih baik antara TNI dan masyarakat, maka bisa meningkatkan program-program pembinaan teritorial, seperti pelatihan bela negara, ketahanan pangan, atau pembangunan infrastruktur di daerah terpencil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dan RUU TNI mencakup aturan terkait transparansi anggaran dan operasional TNI, maka masyarakat bisa lebih percaya terhadap institusi pertahanan ini. Bukan hanya bagi masyarakat saja berdampak baik juga akan berdampak positif bagi TNI dapat meningkatkan profesionalisme TNI, dapat memperjelas batasan peran dan tanggung jawab TNI.

Sehingga prajurit lebih fokus pada tugas utama mereka, yaitu pertahanan negara, tanpa campur tangan politik atau bisnis yang bisa mengganggu profesionalisme penguatan kesejahteraan Prajurit jika ada ketentuan terkait peningkatan kesejahteraan personel TNI, seperti kenaikan tunjangan atau fasilitas sosial, maka ini akan meningkatkan moral dan kinerja prajurit di jaman modernisasi alutsista".

Peningkatan koordinasi antar lembaga juga di pandang RUU ini bisa memperkuat koordinasi antara TNI dengan kementerian, Polri, dan lembaga lainnya, sehingga sinergi dalam penanganan ancaman semakin efektif.

Dalam konteks pertahanan negara, revisi UU TNI juga memiliki beberapa implikasi positif. Misalnya, revisi ini memungkinkan TNI untuk lebih proaktif dalam menghadapi ancaman keamanan. Selain itu, revisi ini juga memperkuat koordinasi antara TNI dan lembaga sipil dalam menghadapi ancaman keamanan.

RUU TNI ini dinilai sebagai langkah positif memperkuat institusi pertahanan negara, sekaligus memastikan profesionalisme dan modernisasi TNI dalam menghadapi dinamika geopolitik saat ini. Tutupnya.

Intriah