Gubernur Dedi Mulyadi Mengkritik program Manasik Haji Tingkat Sekolah Paud Dan Tk Alimudin Garbiz Tokoh Pendidikan Garut Merasa Geram
Pernyataan tersebut lanjut Alimudin, mengabaikan kerja keras para guru, lembaga pendidikan, serta organisasi seperti Himpaudi, IGTK, IGRA, dan Dinas Pendidikan yang telah bertahun-tahun mengembangkan program ini demi pendidikan anak-anak.
Alasan yang dikemukakan, yaitu bahwa program ini membebani orang tua, tentu patut dikritisi, padahal Manasik haji di sekolah hanya dilakukan setahun sekali sebagai bagian dari pendidikan karakter dan pembelajaran nilai-nilai Islam. Selain itu, tuduhan bahwa program ini hanya dijadikan lahan bisnis oleh para guru dan penyelenggara sangat tidak berdasar serta melukai perasaan para pendidik. Mereka yang menuduh seperti itu tampaknya belum pernah benar-benar terlibat dalam kegiatan ini di lapangan.
Faktanya, penyelenggaraan manasik haji memang memerlukan biaya, mulai dari pembuatan miniatur Ka’bah, transportasi, hingga penyewaan tempat yang layak. Jika memang dianggap memberatkan orang tua, pertanyaannya adalah : apakah Kang Gubernur itu siap mengalokasikan dana dari APBD Jawa Barat untuk membantu pembiayaan program ini ?
Sebagai Kepala Daerah, tugas Gubernur bukan hanya mengkritisi dan mengutak-atik program yang sudah berjalan baik, tetapi juga memberikan solusi kongkrit. Jika Kang Dedi merasa bahwa manasik haji membebani orang tua, seharusnya Dia berupaya meringankan beban tersebut, bukan malah menghapus programnya begitu saja.
Di sisi lain, kita juga perlu bertanya, berapa anggaran yang saat ini disediakan untuk kesejahteraan para guru PAUD di Provinsi Jawa Barat ? .. Apakah mereka sudah mendapatkan perhatian yang layak ?.. Faktanya, masih banyak guru PAUD yang menerima gaji sangat minim, bahkan ada yang hanya mendapat Rp.100.000 /per bulan atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Jika Kang Gubernur Jabar benar-benar peduli terhadap pendidikan, seharusnya alokasi anggaran untuk mereka menjadi prioritas, bukan malah mencabut program-program yang sudah berjalan dengan baik.
Lebih jauh lagi, kebijakan Pemimpin Daerah harus adil dan seimbang. Jika Kang Dedi ingin mengadakan berbagai acara budaya dan pesta rakyat, maka program pendidikan religius seperti manasik haji juga seharusnya tetap didukung. Pendidikan agama merupakan bagian penting dalam membentuk karakter generasi muda. Jangan sampai program yang memiliki nilai pendidikan dan moral yang tinggi justru diberangus atas nama efisiensi atau alasan lain yang kurang berdasar.
Sebagai masyarakat Jawa Barat, kami menunggu tindakan nyata dari Kang Gubernur Jabar, bukan hanya kritik terhadap program yang sudah berjalan baik. Jika benar-benar ingin membantu dunia pendidikan, maka alokasikanlah anggaran yang cukup bagi para guru dan dukung program-program yang telah terbukti memberikan manfaat bagi anak-anak kita. Kesejahteraan guru dan pendidikan karakter anak-anak adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh diabaikan," pungkasnya.
Di lain pihak seorang Pemerhati Pendidikan Islam di Garut selatan Ust. Ambas mengatakan bahwa," Pernyataan Gubernur Tiktok Dedi Mulyadi itu merupakan prilaku hanya ingin cari perhatian dari kalangan Praktisi Pendidik Islam di Jawa Barat sehingga memancing untuk konplik internal di kalangan umat Islam itu sendiri," ungkapnya.
Red. Ramlan A
Saya mengelola yayasan pendidikan yg membawahi sekolah2 KoBer, TK, SD. Sekolah TK juga menyelenggarakan kegiatan manasik tapi semua free sdh termasuk pd saat pendaftaran. Selain itu kami memyelenggarakan kegiatan, berenang, berkuda, study tour rutin ke obyek2 di kota Bandung seperti Zoo, museum, taman lalu lintas, Tahura BakSil, juga tutup tema, perpisahan (di ballroom hotel) dll. Semuanya free. Jadi semuanya fair...
BalasHapusTdk ada lagi pungutan2 ke ortu