Sambut Baik Program Presiden Prabowo, Kang DS: Koperasi Merah Putih Bangkitkan Ekonomi Pelaku Usaha Lokal

JABARINDO.COM -KAB. BANDUNG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung kembali melaksanakan konsolidasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Ruang Rapat Asisten Administrasi Umum Kabupaten Bandung, Soreang, Kamis (21/8/2025).

Pelaksanaan konsolidasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pasca launching yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bandung ini dihadiri para Camat, Kepala Desa dan Lurah, Ketua Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di daerah pemilihan (dapil) 4 Kabupaten Bandung. Dapil 4 itu yakni Kecamatan Rancaekek, Cicalengka, Cikancung dan Nagreg. Sedangkan Ketua BUMDes dan BPD mengikuti konsolidasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih itu melalui zoom meeting.

Hadir pula narasumber dari perwakilan Pengurus Koperasi Merah Putih Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot, perwakilan IKOPIN, dan Bank Himbara.

Bupati Bandung Dadang Supriatna didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Dindin Syahidin turut menyampaikan paparannya terkait dengan bagaimana operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih operasional di 270 desa dan 10 kelurahan di Kabupaten Bandung .

Bupati Dadang Supriatna mengatakan ada delapan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dua program diantaranya langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pertama, program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di Kabupaten Bandung tercatat 361 dapur MBG dengan sasaran 1,2 juta orang penerima manfaat program prioritas nasional tersebut. Kedua,  program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna berharap kedua program itu bisa diimplementasikan di 270 desa dan 10 kelurahan di Kabupaten Bandung yang sudah terbentuk Koperasi Merah Merah.

"Pembentukan Koperasi Merah Putih dibiayai oleh APBD Kabupaten Bandung," kata Bupati Bandung yang juga Ketua Satgas Kabupaten Bandung  dalam paparannya.

Bupati Bedas mengatakan Koperasi Merah Putih berbeda dengan koperasi  umum lainnya. Koperasi Merah Putih ini akan membangkitkan ekonomi pelaku usaha lokal, sehingga harus disambut baik program Presiden Prabowo ini.

"Koperasi ini setelah terbentuk, Kades sebagai Ketua Dewan Pengawas harus melakukan langkah-langkah. Di antaranya, koperasi harus membuat rencana bisnis di masing-masing desa," katanya. 

Kang DS menyebutkan ada tujuh pendukung usaha koperasi, yaitu pertama usaha sembako dari ID Food, kedua gas elpiji dari Pertamina, tiga usaha pupuk bersubsidi dan non subsidi dari PT. Pupuk Indonesia.

Empat, usaha beras dan bahan pokok bersubsidi dari Bulog. Kelima, usaha obat-obatan untuk apotek desa dari Kimia Farma. Keenam, layanan pengiriman dan pembayaran via kantor pos dan menjadi agen  pos logistik untuk distribusi barang dari PT. Pos Indonesia. Ketujuh, pembukaan rekening kolektif anggota dan pelatihan literasi keuangan dari bank Himbara.

Bupati Kang DS menjelaskan dukungan modal untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yaitu modal penyertaan dan pinjaman bank Himbara.

"Untuk memajukan operasional koperasi itu ada iuran wajib, iuran sukarela, dan iuran pokok. Jika ketiga iuran ini berjalan, berharap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak pinjam ke bank," ujarnya.

Lebih lanjut Bupati mengatakan bahwa para petani padi, jagung dan petani lainnya yang ada di desa masing-masing bisa diakomodir atau direkrut menjadi anggota koperasi.

"Ketika petani membutuhkan modal untuk pertanian, koperasi bisa memfasilitasi melalui pinjaman ke bank Himbara," katanya sembari menyebutkan bahwa koperasi bisa kerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung.

Katanya, begitu koperasi sudah berjalan bisa memenuhi kebutuhan dapur MBG.

Program MBG di Kabupaten Bandung ini dengan potensi anggaran mencapai sekitar Rp4,3 triliun sampai Rp4,4 triliun dengan perputaran uang di 361 dapur MBG atau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).

"Koperasi ini silahkan bekerja sama dengan dapur MBG," katanya.

Untuk kelangsungan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, disebutkan Kang DS, potensi masing-masing desa berbeda. Untuk itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa kerja sama dengan koperasi lainnya.

"Kepala desa dan pengurus koperasi bisa mencatat masing-masing potensi yang ada di desa masing-masing. Artinya, seluruh potensi di masing-masing desa nantinya bisa jadi big data atau data base," harapnya.

Untuk menghindari pungli (pungutan liar) dalam operasional koperasi,  katanya, pemerintah desa untuk membuat peraturan desa atau Perdes.

"Pentingnya dibuat peraturan desa itu untuk menghindari pungli dan korupsi, sehingga dibuatkan peraturan," katanya.

Untuk menyukseskan koperasi di Kabupaten Bandung, Kang DS meyakini seluruh ketua koperasi akan paham, dan pemerintah daerah akan menyiapkan pendampingan di setiap kecamatan. Red.