Reses Anggota DPRD bisa Dukung Program Nonfisik yang Tak Terakomodir di Musrenbang

Pimpinan DPRD Kota Bandung, Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., bersama Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Elton Agus Marjan, menghadiri Musrenbang Kecamatan Bandung Kidul, di Hotel Horison, Bandung, Selasa, 4 Februari 2024.

JABARINDO.COM - Pimpinan DPRD Kota Bandung, Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., bersama Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Elton Agus Marjan, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bandung Kidul, di Hotel Horison, Bandung, Selasa, 4 Februari 2024.

Edwin mengatakan, Musrenbang merupakan kegiatan strategis untuk pembangunan wilayah Kecamatan di Kota Bandung. Selain itu, ia memandang untuk anggaran tahun 2025 pihak kecamatan Bandung Kidul memfokuskan pembangunan fisik.

“Ya, hari ini alhamdulillah kita bisa hadir dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Bandung kidul dan Musrenbang ini memang sesuatu yang saya kira sangat strategis, ya, karena merupakan salah satu dasar untuk kita melihat tadi dari paparan Pak Camat hasil pembangunan yang sudah dilakukan di tahun 2024 dan juga usulan untuk di tahun 2025 memang kalau di kondisi di Bandung kidul ini banyak sekali pembangunan yang lebih banyak bersifat fisik daripada non fisiknya, dan tentu tidak semuanya terakomodir, ya, karena kita juga terbatas oleh anggaran,” kata Edwin saat ditemui usai kegiatan.

Oleh karena itu, Edwin menjelaskan, bagi kebutuhan pembangunan nonfisik yang dibutuhkan masyarakat dapat diakomodir dalam kegiatan reses anggota DPRD Kota Bandung.

“Tapi kami tadi sudah sampaikan yang tidak terakomodir di Musrenbang ini bisa juga disampaikan melalui reses anggota DPRD Kota Bandung, nanti kita bisa bersinergi di reses,” ucapnya.

Ia pun menyoroti masih belum terlaksananya beberapa program yang sudah disepakati dan dianggarkan dalam Musrenbang tahun 2023 lalu. Oleh karena itu, Edwin berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi di tahun 2025 ini.

“Kemudian tadi saya mendapat laporan bahwa ada usulan tahun 2023 yang sudah masuk dan ditetapkan dalam Musrenbang Kota Bandung ternyata tidak dilaksanakan di Kecamatan Bandung Kidul. Kita berharap ini tidak terjadi lagi di tahun 2025. Kenapa? karena ini sudah dianggarkan dan sudah ada anggarannya,” ujarnya.

Red.